Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mudik 2021 Dilarang Berikut Penjelasannya

 

Tanya Jawab Peraturan MUDIK #TidakMudik 2021



1. Mengapa Mudik dilarang lagi?

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam melarang mudik lebaran tahun 2021, yaitu :
  • Belajar dari pengalaman libur Panjang di tahun 2020 dan 2021, ada tren lonjakan kasus baru setelah libur panjang yang angkanya bervariasi, dari mulai 37% hingga 119%. Setiap lonjakan kasus juga diikuti peningkatan angka kematian.
  • Menjaga tren kasus baru covid-19 yang selama dua bulan terakhir mulai menurun di samping orang yang sembuh dari covid juga mengalami peningkatan.
  • Penduduk usia lansia lebih berisiko terpapar Covid-19, punya risiko kematian berkali lipat daripada usia lebih muda. Selain itu orang  dengan komorbid (risiko tinggi) juga punya risiko kematian lebih besar.
Ingat, mudik berarti Kembali ke kampung halaman, bertemu orang tua/ saudara yang lebih tua, yang punya risiko terpapar dan kematian lebih tinggi. Pemudik yang OTG punya risiko tinggi menularkan pada orang yang lebih tua.
  • Adanya kenaikan kasus yang sangat signifikan dan potensi varian baru di negara-negara lain seperti India, Argentina, Turki dan beberapa negara Eropa.

2. Dengan adanya kebijakan larangan mudik dari Pemerintah, apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemerintah?

Jawab :

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid 19 menerbitkan SE Satgas no 13 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid 19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H (SE Satgas no 13), yang intinya adalah peniadaan mudik dan syarat2 perjalanan yang masih diijinkan selama pelarangan mudik.

Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 13 tahun 2021 tentang Pengendalaian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19.

Isi PM no 13 pada intinya adalah :
· Pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik dengan pelarangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk keperluan MUDIK

· Transportasi masih akan beroperasi untuk kegiatan sebagai berikut :
o Kegiatan NON MUDIK seperti yang ditetapkan dalam SE Satgas no 13
o Transportasi Barang / Logistik
o Perjalanan di wilayah Aglomerasi

 

Selain itu sudah diterbitkan juga Adendum SE Satgas no 13 yang memuat tentang :
1. Penambahan pengecualian penumpang yang masih boleh melakukan perjalanan
2. Syarat perjalanan penumpang pada sebelum dan sesudah masa pelarangan mudik (sebelum 6 Mei dan sesudah 17 Mei 2021).

Adendum ini diterbitkan karena tingginya animo masyarakat yang ingin mudik sebelum dan tanggal 6 Mei dan kembali ke daerah asal setelah tanggal 17 Mei 2021. Sehingga H-14 dan H+14 setelah pelarangan mudik dilakukan juga pengetatan syarat perjalanan oleh Satgas Covid 19.

3. Siapa saja yang dilarang untuk mudik?

Semua anggota masyarakat dilarang mudik, baik ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD dan pegawai swasta dan masyarakat umum. 


4. Ada pengecualian tidak? Apa kriteria dan syarat2 nya ?

Ada, perjalanan penumpang NON MUDIK masih diijinkan, seperti :
a. ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang melakukan perjalanan dinas. Harus membawa dan melengkapi surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinan instansi atau perusahaan masing-masing.

b. Kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat. Harus ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.

c. Pekerja migran Indonesia dan mahasiswa atau pelajar di luar negeri, atau pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Orang dengan kepentingan tertentu nonmudik yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

5. Bisa dijelasakan poin 4.d ini karena bisa sangat terbuka kriterianya ?

Kepentingan tertentu non mudik ini adalah kepentingan yang tidak termasuk dalam kriteria di 4a,b dan c. Seperti contohnya : pekerja informal yang tidak punya atasan, harus pulang ke kampung halaman karena tidak ada lagi pekerjaan sehingga harus kembali ke kampung halamannya. Maka dia masih bisa pulang dengan meminta surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. 



6. Bagaimana memastikan bahwa orang dengan kepentingan tertentu itu betulbetul perjalanan tidak untuk mudik?

Itulah sebabnya pelaku perjalanan untuk kepentingan tertentu non mudik (seperti di butir 4.d ) harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat. Surat ini akan diperiksa oleh petugas pengawas di lapangan.

7. Bagaimana dengan kepentingan untuk wisata?

Wisata dibatasi kapasitas hanya 50%. Wisata antar kota tidak dianjurkan dan diharapkan masyarakat tetap membatasi perjalanan.

8. Lalu bagaimana dengan operasional transportasi umum dan pribadi selama pelarangan mudik?

a. Operasional transportasi masih berjalan untuk angkutan KARGO/BARANG dan melayani anggota masyarakat yang melakukan kegiatan NON MUDIK atau masuk dalam pengecualian seperti dalam butir 4 di atas.
b. Adapun untuk kepentingan MUDIK, transportasi di semua sub sektor dilarang beroperasi, baik untuk kendaraan umum maupun pribadi. 


9. Bagaimana dengan mudik lokal? Apakah dilarang?

Jawab :
· Pemerintah tidak pernah mengeluarkan istilah mudik lokal. Istilah ini muncul dari media dan masyarakat sendiri. Dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, ada beberapa kawasan aglomerasi dan perkotaan yang dikecualikan dari larangan bepergian untuk mudik pada periode tanggal 6-17 Mei 2021.
· Mengapa kawasan aglomerasi tidak dilakukan pelarangan pergerakan masyarakat dan transportasi ? Karena di kawasan aglomerasi dan perkotaan ini, sehari-harinya ada mobilitas lintas kabupaten dan propinsi oleh masyarakat yang rutin dan intensif dilakukan sehari-hari seperti untuk keperluan pekerjaan, perekonomian, social dan sebagainya. Pada periode pelarangan mudik 6-17 Mei,
masih ada hari aktif bekerja (cuti bersama hanya 2 hari) sehingga aktivitas untuk pekerjaan dan kegiatan perekonomian lainnya masih akan berjalan. Sehingga tidak dilakukan pelarangan pergerakan maupun operasional transportasi.
· Pemerintah tetap menghimbau masyarakat di kawasan aglomerasi untuk tetap membatas mobilitas, tidak bepergian dulu. Silaturahmi juga disarankan dilakukan secara online. Pertemuan langsung dengan anggota keluarga yang lebih tua berisiko mengakibatkan penularan covid 19.


10.Lalu bagaimana upaya untuk membatasi mobilitas di kawasan aglomerasi dan perkotaan yang dikecualikan dari larangan mudik ini?

· Akan dilakukan pengurangan armada, frekuensi, dan kapasitas angkutan umumnya. Sehingga diharapkan masyarakat akan membatasi pergerakan karena ketersediaan angkutan umumnya sudah dikurangi.
· Selain itu juga peningkatan pengawasan protokol kesehatan di prasarana dan sarana transportasi.
· Selain itu pemerintah daerah setempat juga akan melakukan pengaturan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
· Kawasan wisata juga akan dibatasi kapasitasnya hingga 50% dan dilakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat

11. Bagaimana jika ada yang mudik sebelum dan kembali setelah tanggal pelarangan? Atau mudik di luar periode pelarangan ? Apakah ada sanksi?

Pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mudik pada tanggal di luar periode pelarangan.
Karena esensinya adalah membatasi mobilitas, tidak melakukan perjalanan apalagi perjalanan antar kota jika tidak mendesak. 
Merujuk pada Adendum SE Satgas no 13, ada 3 periode pengendalian pelarangan
mudik, yaitu :
1. Periode PRA pelarangan MUDIK (22 April – 5 Mei 2021)
Perjalanan dalam negeri DIPERKETAT syarat perjalanannya, dengan hasil tes Covid baik itu PCR Test, Antigen yang berlaku hanya 1x24 jam dari jam keberangkatan, serta surat keterangan hasil tes negatif GeNose C19 di Bandar Udara/Pelabuhan/Stasiun sebelum keberangkatan. Berlaku untuk transportasi laut, udara dan kereta api.

Sedangkan transportasi darat termasuk kendaraan pribadi, penumpang dihimbau melakukan tes, dan dimungkinkan dilakukan tes acak di rest area atau di titik penyekatan. Dalam periode ini, pergerakan masih diperbolehkan tapi MASYARAKAT DIHIMBAU UNTUK TIDAK MUDIK dan TIDAK MELAKUKAN PERJALANAN jika tidak mendesak. HARAP BIJAK BERMOBILITAS.


2. Periode PELARANGAN MUDIK (6-17 Mei 2021)
Dilakukan PELARANGAN MUDIK, semua transportasi untuk MUDIK ditiadakan. Kecuali untuk kepentingan tertentu yang masih boleh berjalan sesuai dengan penjelasan butir 4 di atas. Dilakukan penyekatan-penyekatan di jalan tol, arteri, jalan provinsi, jalan kabupaten/ kota, dan sudah disiapkan titik penyekatan sebanyak 338 titik di seluruh Lampung, Jawa dan Bali.

3. Periode PASCA pelarangan MUDIK (18 Mei – 24 Mei 2021)
Perjalanan dalam negeri DIPERKETAT syarat perjalanannya, dengan hasil tes Covid baik itu PCR Test, Antigen yang berlaku hanya 1x24 jam dari jam keberangkatan, serta surat keterangan hasil tes negatif GeNose C19 di Bandar Udara/Pelabuhan/Stasiun sebelum keberangkatan.

Berlaku untuk transportasi laut, udara dan kereta api. Sedangkan transportasi darat termasuk kendaraan pribadi, penumpang dihimbau melakukan tes, dan dimungkinkan dilakukan tes acak di rest area atau di titik penyekatan.


12. Bagaimana pengawasan kepada masyarakat yang masih nekad untuk mudik selama pelarangan mudik (6-17 Mei)?

Pengawasan di darat akan dilakukan pada titik penyekatan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Sedangkan pengawasan di transportasi laut, udara dan kereta api dilakukan di titik-titik keberangkatan seperti bandara, pelabuhan dan stasiun.

13. Siapa yang melakukan pengecekan surat-surat untuk kepentingan khusus agar diizinkan untuk bepergian? Apakah kewajiban penyelenggara transportasi untuk mengecek surat-surat izinnya?

Jawab :
· Pengecekan dan pengawasan akan dilakukan oleh unsur gabungan seperti TNI/ Polri, dinas perhubungan setempat, satgas Covid,

· Nantinya akan ada petugas gabungan, termasuk dari satgas, dari otoritas bandara, syahbandar, stasiun dan terminal, yang akan bersama-sama melakukan pengawasan.

14.Bagaimana mengawasi travel gelap yang kemungkinan akan berpotensi dimanfaatkan masyarakat untuk menyiasati aturan ini?

Jawab :
· Dirjen Perhubungan Darat dan Kakorlantas Polri sudah menegaskan bahwa tidak ada kompromi untuk
travel gelap karena keberadaannya illegal, apalagi jika dimanfaatkan untuk memfasilitasi mudik. Untuk itu telah disiapkan penyekatan di sekitar 333 titik dari Jawa sampai Sumatera untuk mempersempit ruang gerak terjadinya pelanggaran.


15. Bagi masyarakat yang nekad mudik, apa sanksi yang akan diberikan?

Sanksi sesuai dengan PM Perhubungan No 13, pelanggaran terhadap larangan mudik akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk tranasportasi darat, paling ringan adalah diputar balikan ke tempat semula. Jika ada pelanggaran terhadap UU LLJR tentu akan dikenai sanksi sesuai hal yang dilanggar.

16.Sarana transportasi apa saja yang dilarang dan dikecualikan untuk dioperasikan pada masa larangan 6-17 Mei 2021?

· Transportasi Darat Dilarang :
(a) Kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang
(b)Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor
(c) Kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Dikecualikan bagi :

1. Kendaraan bermotor
(a) Kendaraan piminan lembaga tinggi negara RI
(b) Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas ASN, TNI, Kepolisian yang digunakan untuk melakukan dinas
(c) Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol
(d) Kendaraan pemadam kebarakan, ambulans, dan mobil jenazah
(e) Mobil barang dengan tidak membawa penumpang
(f) Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
(g) Kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, berupa kendaraan untuk :
1. bekerja atau perjalanan dinas,
2. kunjungan keluarga sakit,
3. kunjungan duka anggota keluarga meninggal,
4. ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga,
5. kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan
6. pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

(h) Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI terlantar, dan pelajar/mahasisa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(i) Operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas

2. Kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk mengangkut:
(a) Kendaraan angkutan barang
(b) Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
(c) Kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19
(d) Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah

3. Sarana transportasi darat yang berada dalam 1 (satu) kawasan perkotaan (aglomerasi) atau yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Kawasan dimaksud yaitu :
(a) Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebodangro)
(b) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
(c) Bandung Raya
(d) Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur)
(e) Jogja Raya
(f) Solo Raya
(g) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila)
(h) Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata) Pengaturan pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan dibatasi jumlah operasionalnya, dengan tetap memperhatikan
penyediaan bagi operasional sarana untuk kepentingan mendesak dan nonmudik.

Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menyusun ketentuan mengenai pembatasan jumlah operasional sarananya.

· Transportasi Perkeretaapian Dilarang :
(a) Perjalanan kereta api antarkota
(b) Perjalaan kereta api perkotaan (berupa pembatasan frekuensi dan jam operasional)

Dikecualikan bagi :
(a) Angkutan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
(b) Keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, berupa angkutan orang dengan kereta api untuk :
1. Bekerja/perjalanan dinas
2. Kunjungan keluarga sakit
3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
4. Ibu hamil yang didampingi oleh 1(satu) orang anggota keluarga atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat
(c) Operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perkeretaapian
(d) Untuk sarana transportasi perkeretaapian yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

· Transportasi Laut Dilarang :
(a) Semua kapal penumpang

Dikecualikan bagi :
a) Kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Dirjen Perhubungan Laut
b) Kapal penumpang yang melayani pemulangan awak kapal WNI yang bekerja di kapal niaga atau kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing, dari pelabuhan domestik yang digunakan sebagai titik debarkasi menuju ke pelabuhan daerah asal awak kapal WNI setelah mendapat persetujuan melakukan debarkasi pemulangan awak kapal WNI dari Satgas Penanganan Covid-19 daerah dan pusat
c) Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kecamatan dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu
kecamatan
d) Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kabupaten dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu
kabupaten
e) Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran  terbatas dalam satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu provinsi
f) Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan
g) Kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau, khusu bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas
h) Kapal penumpang yang melayani keperluan mendesak untuk kepentingan  nonmudik, berupa untuk:
1. Bekerja atau perjalanan dinas
2. Kunjungan keluarga sakit
3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
4. Ibu hamil yang didampingi oleh 1(satu) orang anggota keluarga atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat
i) Kapal penumpag dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi
j) Operasional lainnya berdasarkan izin Dirjen Perhubungan Laut
k) Sarana transportasi laut yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19

 

· Transportasi Udara
Larangan :
a) Untuk semua angkutan udara niaga dan bukan niaga
Dikecualikan bagi sarana transportasi udara yang digunakan untuk :
a) Pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan
b) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia
c) Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat
d) Operasional angkutan kargo
e) Operasional angkutan udara perintis
f) Operasional angkutan udara untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa :
1. Bekerja atau perjalanan dinas
2. Kunjungan keluarga sakit
3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
4. Ibu hamil yang didampingi oleh 1(satu) orang anggota keluarga atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat
g) Operasional lainnya berdasarkan izin Dirjen Perhubungan Udara
h) Untuk sarana transportasi udara yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19
Pengoperasian sarana transportasi untuk yang dikecualikan dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dengan melakukan pembatasan jumlah operasional sarana berupa pengurangan frekuensi penerbangan dan memperhatikan penyediaan bagi operasional angkutan udara untuk kepentingan mendesak dan nonmudik.

17. Bagaimana pelaksanaan transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan ini?

· Pengoperasian sarana transportasi yang dikecualikan harus memenuhi persyaratan perjalanan orang yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19

· Penyelenggara/operator prasarana transportasi dalam memberikan pelayanan terhadap sarana transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan harus menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan sesuai kebutuhan pengoperasian

· Penyelenggara/operator prasarana transportasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

18.Siapa pihak-pihak yang melakukan pengawasan Pengendalian transportasi dan dimana saja titik dilakukan pengawasan?

1. Transportasi Darat

a. Kepolisian dibantu TNI, Ditjen Perhubungan Darat, dan Dinas Perhubungan, untuk kendaraan bermotor umum dan perseorangan, dan/ atau

b. Balai Pengelola Transportasi Darat dan unit pelaksana teknis pelabuhan dibantu Kepolisian dan TNI, untuk kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Pengawasan dilakukan pada pos koordinasi (posko) sebagai titik pengecekan pada lokasi:
1. akses utama keluar dan/atau masuk pada jalan tol dan jalan nontol
2. terminal angkutan penumpang
3. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

 

2. Transportasi Perkeretaapian
· Untuk kereta api antarkota :
a. Ditjen Perkeretaapian
b. Balai Teknik Perkeretaapian
c. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian (Operator)


2. Untuk kereta api perkotaan :

a. Ditjen Perkeretaapian
b. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian (Operator)
c. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (Operator)
d. Satgas Penanganan Covid-19 pusat dan/atau daerah
e. Pemda
f. Dibantu Kepolisian dan TNI
Pengawasan dilakukan pada Pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satgas Penaganan Covid-19 dan Pemda.

3. Transportasi Laut

a. Penyelenggara Pelabuhan
b. Syahbandar
c. Satgas Penanganan Covid-19
d. TNI/POLRI
e. Pemda
Pengawasan dilakukan pada pos koordinasi (posko) sebagai titik pengecekan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan.

4. Transportasi Udara

a. Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
b. Otoritas Bandara
c. Penyelenggara Bandara (Operator) Pengawasan dilakukan pada pos koordinasi (posko) sebagai titik pengecekan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di bandara.


19.Bagaimana dengan penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket di masa 6-17 Mei 2021, apakah mendapatkan refund dan apa syaratnya?

1. Transportasi Darat

Penyelenggara sarana transportasi harus mengembalikan biaya tiket 100 persen secara tunai kepada calon penumpang yang telah membeli tiket pada periode tersebut. Pengembalian biaya tiket dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian.

2. Transportasi Perkeretaapian

Penyelenggara sarana transportasi kereta api harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpag yang telah membeli tiket untuk perjalanan kereta api antarkota pada periode tersebut. Pengembalian dapat dilakukan dengan cara :
  • Pengembalian biaya tiket 100 persen secara tunai (paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian).
  • Melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan (berlaku selama 1 (satu) bulan).
  • Melakukan perubahan rute bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket (dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih).

3. Transportasi Laut

Perusahaan angkutan laut nasional harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpang yang telah membeli tiket pada periode tersebut. Pengembalian dapat dilakukan dengan cara :
  • Pengembalian biaya tiket 100 persen secara tunai (paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian).
  • Melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan (berlaku selama 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) kali pemesanan ulang)
  • Melakukan perubahan rute pelayaran bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket (dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih).


4. Transportasi Udara

Badan Usaha Angkutan Udara harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpang yang telah membeli tiket pada periode tersebut. Pengembalian dapat dilakukan dengan cara :
  • Pengembalian biaya tiket 100 persen secara tunai (paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian).
  • Melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan (berlaku selama 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) kali pemesanan ulang)
  • Melakukan perubahan rute pelayaran bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket (dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih).






Post a Comment for "Mudik 2021 Dilarang Berikut Penjelasannya"